APBN Sulsel Tembus Rp40,75 Triliun, Kemenkeu Perlu Buktikan Dampaknya bagi Rakyat Kecil

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 5,59 persen dan realisasi belanja negara yang mencapai Rp40,75 triliun menjadi gambaran positif kinerja fiskal hingga akhir September 2026. Namun, di balik angka-angka besar tersebut, masih ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah: sejauh mana pertumbuhan dan belanja negara benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah?

Pertanyaan itu penting karena keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau banyaknya program yang diluncurkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah pendapatan masyarakat membaik, pekerjaan semakin layak, kebutuhan pokok semakin terjangkau, dan pelaku usaha kecil semakin mampu bertahan.

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan kinerja APBN regional hingga 30 September 2026 dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Selasa (27/10/2026).

Paparan tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 sebesar 5,59 persen, melampaui pertumbuhan nasional 5,29 persen. Belanja negara mencapai Rp40,75 triliun atau 74,84 persen dari pagu, sementara transfer ke daerah terealisasi Rp22,60 triliun.

Angka-angka itu menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi dan peran fiskal pemerintah di daerah. Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok masyarakat bawah telah berkurang secara merata.

Tantangannya bukan sekadar membuat APBN terserap, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Pertumbuhan Tinggi, Konsumsi Rumah Tangga Perlu Dicermati

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan konteks penting untuk membaca pertumbuhan ekonomi Sulsel. Pada triwulan II 2026, ekonomi daerah tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 16,45 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 20,18 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,69 persen secara tahunan. Secara triwulanan, pertumbuhannya hanya 0,97 persen, jauh di bawah konsumsi pemerintah yang tumbuh 29,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi masyarakat memburuk. Namun, angka itu menjadi alasan untuk menelusuri lebih jauh sumber pertumbuhan ekonomi dan seberapa kuat daya beli rumah tangga menopangnya.

Ketika konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara triwulanan lebih terbatas, pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana belanja publik ikut mendorong pendapatan, kesempatan kerja, dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

Belanja pemerintah memang dapat menjadi penggerak ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji, pengadaan barang dan jasa, serta program bantuan. Namun, manfaatnya bagi masyarakat bergantung pada siapa yang menerima pembayaran, seberapa besar keterlibatan tenaga kerja lokal, dan apakah kegiatan tersebut menghasilkan manfaat yang bertahan setelah anggaran dibelanjakan.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kualitas pertumbuhan. Angka PDRB menjelaskan perkembangan kegiatan ekonomi secara agregat, tetapi tidak secara langsung menunjukkan distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat.

Kemiskinan Turun, tetapi Kemiskinan Perdesaan Justru Naik

Indikator kemiskinan memperlihatkan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan pada Maret 2026 sebesar 7,24 persen, turun 0,19 poin persentase dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 669,63 ribu orang, atau turun 15,51 ribu orang. Ini merupakan perkembangan positif yang perlu diakui.

Namun, penurunan tersebut tidak terjadi merata antara perkotaan dan perdesaan.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 5,17 persen menjadi 4,65 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan perdesaan meningkat dari 9,56 persen menjadi 9,72 persen. Jumlah penduduk miskin perdesaan bertambah sekitar 6,10 ribu orang, dari 453,13 ribu menjadi 459,20 ribu orang.

Data ini menunjukkan bahwa perbaikan indikator secara keseluruhan dapat berlangsung bersamaan dengan memburuknya kondisi pada kelompok atau wilayah tertentu.

Bagi pemerintah, temuan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan sasaran belanja negara dan transfer ke daerah. Wilayah perdesaan membutuhkan perhatian khusus karena banyak rumah tangga bergantung pada pertanian, perikanan, pekerjaan informal, dan usaha berskala kecil yang rentan terhadap perubahan harga serta biaya produksi.

Kementerian Keuangan perlu memperkuat evaluasi bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar menjawab kebutuhan wilayah yang masih menghadapi tekanan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan provinsi patut diapresiasi. Namun, keberhasilan itu tidak seharusnya menutupi kenyataan bahwa sebagian masyarakat perdesaan belum menikmati perbaikan yang sama.

Inflasi Terkendali Tidak Berarti Harga Kembali Murah

Laporan APBN regional mencatat inflasi Sulawesi Selatan pada September 2026 sebesar 0,70 persen secara bulanan, 3,75 persen secara tahunan, dan 3,22 persen sepanjang tahun berjalan.

Angka tersebut menggambarkan perubahan tingkat harga berdasarkan indeks yang digunakan. Akan tetapi, inflasi yang terkendali tidak berarti harga barang kembali ke tingkat sebelumnya.

Ketika harga kebutuhan pokok naik dan kemudian bertahan pada tingkat yang lebih tinggi, rumah tangga tetap harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Beban itu terasa lebih berat bagi keluarga yang penghasilannya tidak naik sebanding dengan pengeluaran.

Dampak inflasi juga tidak seragam. Kenaikan harga bahan pangan dapat menekan rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk makan. Sementara itu, kenaikan biaya transportasi, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan dapat mengurangi sisa pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain.

Karena itu, evaluasi fiskal perlu melihat lebih jauh daripada angka inflasi umum. Perlu ada pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok, perubahan pengeluaran rumah tangga, dan daya beli kelompok berpendapatan rendah.

Kementerian Keuangan juga perlu menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meredam tekanan biaya hidup, khususnya bagi kelompok rentan.

Belanja Negara Rp40,75 Triliun: Berapa Besar Manfaat yang Dirasakan Warga?

Hingga 30 September 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp40,75 triliun atau 74,84 persen dari pagu.

Belanja pemerintah pusat tercatat Rp18,15 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu.

Besarnya realisasi tersebut menunjukkan anggaran telah disalurkan dan dibelanjakan dalam berbagai program. Namun, tingkat penyerapan anggaran tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan kebijakan.

Penyerapan menunjukkan seberapa jauh anggaran direalisasikan. Dampak terhadap masyarakat harus dinilai melalui hasil yang berbeda, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berfungsi, terciptanya pekerjaan layak, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Misalnya, belanja pembangunan jalan tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang terserap atau panjang jalan yang dikerjakan. Evaluasi juga perlu melihat apakah akses petani ke pasar membaik, biaya distribusi turun, waktu perjalanan lebih singkat, dan pendapatan masyarakat meningkat.

Demikian pula belanja pendidikan dan kesehatan. Selain jumlah anggaran yang dibelanjakan, pemerintah perlu menunjukkan perubahan kualitas layanan, keterjangkauan, serta manfaat yang diterima masyarakat.

Di sinilah evaluasi APBN perlu diperkuat: setiap rupiah yang direalisasikan seharusnya dapat ditelusuri hasilnya, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan negara.

DAK Fisik Baru 41,99 Persen, Percepatan Harus Disertai Akuntabilitas

Salah satu angka yang layak mendapat perhatian adalah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai Rp122,01 miliar atau 41,99 persen dari pagu Rp290,58 miliar hingga akhir September 2026.

DAK Fisik digunakan antara lain untuk mendukung rehabilitasi ruang kelas, fasilitas kesehatan masyarakat, dan pembangunan jalan lokal.

Realisasi yang relatif rendah dibandingkan sejumlah komponen belanja lainnya memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan proyek, proses pengadaan, persyaratan penyaluran, serta kendala teknis yang mungkin dihadapi pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan perlu menjelaskan penyebab capaian tersebut dan langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang ada.

Percepatan realisasi pada triwulan terakhir memang diperlukan jika kegiatan masih dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, percepatan tidak boleh hanya mengejar angka penyerapan. Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan manfaat fasilitas yang dibangun harus tetap menjadi prioritas.

Proyek yang terlambat tetapi kemudian dipaksakan selesai tanpa pengawasan memadai justru berisiko menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan bukan hanya target penyerapan akhir tahun, melainkan juga daftar kegiatan yang tertunda, penyebabnya, jadwal penyelesaian, dan mekanisme pengawasan kualitas.

KUR Rp14,92 Triliun: Pembiayaan Besar Belum Menjamin Usaha Sehat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp14,92 triliun kepada 208.925 debitur.

Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya pembiayaan yang telah disalurkan kepada pelaku usaha. Namun, kredit merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali, bukan pendapatan atau keuntungan yang otomatis diterima debitur.

Untuk mengetahui apakah KUR benar-benar memperkuat ekonomi rakyat, pemerintah perlu menyajikan data mengenai perkembangan omzet dan keuntungan penerima, jumlah tenaga kerja yang terserap, kelangsungan usaha, serta kemampuan debitur memenuhi angsuran.

Evaluasi juga perlu melihat distribusi penyaluran antarwilayah dan skala usaha. Laporan Kemenkeu menyebut penyaluran KUR terkonsentrasi di Kota Makassar. Informasi ini perlu diikuti dengan penjelasan mengenai akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di kabupaten, desa, dan wilayah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Jika pembiayaan hanya dinilai dari jumlah debitur dan nilai penyaluran, pemerintah belum memiliki gambaran lengkap mengenai keberhasilannya. Yang perlu dipastikan adalah apakah usaha penerima menjadi lebih produktif, mampu bertahan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil.

Kementerian Keuangan bersama lembaga penyalur dan pemerintah daerah perlu memperkuat pemantauan pascapembiayaan. Dengan begitu, KUR tidak hanya tercatat sebagai kredit yang tersalurkan, tetapi dapat dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap penguatan usaha kecil.

Program Prioritas Harus Diukur dari Hasil, Bukan Hanya Jumlah Penerima

Laporan APBN Sulsel juga mencatat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembiayaan FLPP untuk 13.596 unit rumah senilai Rp1,70 triliun, serta berbagai program pendidikan, ketahanan pangan, dan penguatan Koperasi Merah Putih.

Capaian tersebut penting sebagai informasi mengenai jangkauan program pemerintah. Namun, jumlah penerima tidak selalu menggambarkan kualitas manfaat yang diterima.

Dalam program Makan Bergizi Gratis, misalnya, evaluasi perlu mencakup ketepatan sasaran, mutu dan keamanan makanan, pemenuhan standar gizi, serta dampak terhadap kondisi penerima. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana kualitas layanan diawasi dan bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

Dalam program FLPP, selain jumlah rumah yang dibiayai, perlu dinilai keterjangkauan cicilan, kesesuaian lokasi dengan tempat kerja dan layanan dasar, serta kemampuan penerima mempertahankan kepemilikan rumah.

Sementara itu, pada program Koperasi Merah Putih, jumlah koperasi yang memiliki identitas administrasi perlu dibedakan dari koperasi yang telah aktif beroperasi, memiliki transaksi usaha yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada anggotanya.

Laporan Kemenkeu menyebut 3.074 koperasi memiliki NPWP dan/atau 2.517 memiliki NIB, sementara bagian kesimpulan menyebut pendirian 3.080 koperasi. Perbedaan angka dan kategori tersebut perlu dijelaskan agar publik dapat membedakan koperasi yang terbentuk, terdaftar, dan benar-benar beroperasi.

Laporan itu juga mencatat dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi. Pemerintah perlu menjelaskan definisi dampak ekonomi yang digunakan, termasuk apakah angka tersebut menggambarkan nilai transaksi, omzet, tambahan pendapatan, atau ukuran lain.

Kejelasan definisi penting agar capaian administrasi dan aktivitas transaksi tidak langsung ditafsirkan sebagai peningkatan kesejahteraan yang telah terukur.

APBN Perlu Memiliki Ukuran Keberhasilan yang Lebih Dekat dengan Kehidupan Warga

Persoalan utama dari laporan kinerja fiskal bukan terletak pada apakah angka-angka yang disampaikan positif atau negatif. Persoalannya adalah apakah indikator yang digunakan sudah cukup untuk menggambarkan hasil kebijakan bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi belanja, transfer ke daerah, dan jumlah penerima program tetap merupakan indikator penting. Namun, semuanya perlu dibaca bersama data kemiskinan, upah riil, ketenagakerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan ketimpangan.

Data BPS tentang kemiskinan perdesaan yang meningkat di tengah penurunan angka kemiskinan provinsi memperlihatkan pentingnya membaca capaian secara lebih terperinci. Demikian pula perbedaan pertumbuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga menunjukkan perlunya menelusuri seberapa kuat aktivitas fiskal berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga.

Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis untuk memperkuat evaluasi tersebut karena mengelola kebijakan fiskal, penyaluran anggaran, dan pemantauan realisasi belanja negara. Meski tidak semua persoalan kesejahteraan berada dalam kewenangannya, Kemenkeu dapat memperkuat koordinasi dengan BPS, pemerintah daerah, kementerian teknis, dan lembaga penyalur program.

Evaluasi yang lebih terbuka akan membantu publik memahami bukan hanya berapa besar anggaran yang telah digunakan, tetapi juga siapa yang menerima manfaat, wilayah mana yang masih tertinggal, dan program apa yang perlu diperbaiki.

Triwulan IV Harus Menjadi Momentum Evaluasi, Bukan Sekadar Mengejar Serapan

Memasuki triwulan IV 2026, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan APBN sebelum tahun anggaran berakhir.

Percepatan belanja tetap diperlukan, tetapi harus disertai keterbukaan mengenai hambatan, kualitas pelaksanaan, dan dampak program. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa transfer ke daerah diterjemahkan menjadi layanan publik dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Bagi Kementerian Keuangan, evaluasi idealnya tidak berhenti pada laporan realisasi akhir tahun. Perlu ada penjelasan mengenai capaian yang berhasil, target yang belum terpenuhi, penyebab ketertinggalan, dan langkah korektif untuk tahun anggaran berikutnya.

Publik juga membutuhkan indikator yang lebih mudah dipahami: berapa banyak rumah tangga yang terbantu, berapa pekerjaan yang tercipta, bagaimana perubahan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, serta sejauh mana biaya hidup dan kerentanan ekonomi dapat ditekan.

Pada akhirnya, APBN bukan sekadar instrumen untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara. APBN merupakan instrumen kebijakan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi patut diapresiasi. Penyerapan anggaran yang baik juga penting. Namun, keberhasilan fiskal akan lebih bermakna apabila masyarakat dapat merasakan perbaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ukuran keberhasilan APBN seharusnya bukan hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi seberapa nyata anggaran itu membantu masyarakat hidup lebih layak. (***)