Irwan Hasan Tegaskan Setiap Rupiah APBD Makassar Harus Tepat Sasaran

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Makassar diminta tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Setiap program dan proyek pemerintah harus dipastikan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai kemampuan fiskal daerah, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Makassar Irwan Hasan menegaskan, lembaga legislatif akan mengawal penggunaan anggaran daerah agar tidak keluar dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegas Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Bappeda Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).

Anggaran Terbatas, Program Harus Diprioritaskan

Irwan mengatakan, fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan program yang masuk dalam perencanaan pemerintah kota benar-benar dapat direalisasikan dan tidak berhenti sebagai daftar kegiatan dalam dokumen anggaran.

Namun, ia mengakui kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat pemerintah dan DPRD harus cermat menentukan program yang didahulukan.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujarnya.

Menurut politisi PPP tersebut, tidak semua proyek dapat dikerjakan secara bersamaan. Karena itu, program pembangunan harus dipilah berdasarkan urgensi, manfaat, skala prioritas, dan kemampuan anggaran daerah.

“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.

Jangan Kejar Serapan, Lupakan Manfaat

Irwan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap.

Perencanaan harus dimulai dari kebutuhan yang jelas dan diterjemahkan ke dalam program yang realistis sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, APBD tidak sekadar habis dibelanjakan, tetapi menghasilkan keluaran dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, pengawasan diperlukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek di lapangan.

“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.

Masyarakat Diminta Tak Pasif

Selain DPRD dan pemerintah daerah, Irwan mendorong masyarakat mengambil peran dalam mengawasi pembangunan yang menggunakan uang publik.

Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis untuk melihat langsung apakah proyek yang dibiayai APBD dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan bukan untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan dibutuhkan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan kualitas pembangunan tetap terjaga.

Bappeda: Prioritas Harus Sesuai Kemampuan Fiskal

Sekretaris Bappeda Kota Makassar A. Ato Rakhmawan dalam kegiatan tersebut memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, penetapan skala prioritas menjadi bagian penting agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara akademisi Husmirah Husain memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan.

Forum tersebut pada akhirnya menempatkan pengawasan APBD bukan semata sebagai urusan DPRD dan pemerintah daerah. Ada tanggung jawab publik yang melekat pada setiap rupiah uang daerah—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga manfaat yang diterima masyarakat.