Korban Begal Tak Bisa Menunggu, DPRD Makassar Desak Solusi Nyata untuk Perlindungan Warga

ZATERANEWS.COM | MAKASSAR – Maraknya aksi begal dan kekerasan jalanan di Makassar yang kian memakan korban, terutama kalangan anak muda, mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas.

Ia menilai penanganan kasus ini tak bisa berhenti pada penindakan, tetapi harus menyentuh perlindungan korban dan langkah pencegahan yang nyata.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi keluhan warga dalam reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (22/5/2026).

Eric menegaskan Pemerintah Kota Makassar perlu menghadirkan solusi konkret, khususnya bagi warga yang menjadi korban begal atau kekerasan jalanan. Menurutnya, korban tidak seharusnya dibebani persoalan biaya penanganan medis.

Ia menyoroti perlunya perhatian dari Dinas Kesehatan, terutama bagi korban luka akibat serangan busur atau aksi kriminal jalanan yang membutuhkan penanganan cepat.

“Bagaimanapun mereka adalah korban. Harus ada penanganan khusus,” tegasnya.

Menurut Ketua DPC Gerindra Makassar itu, aspek kemanusiaan harus dikedepankan dalam pelayanan kesehatan. Warga yang menjadi korban tindak kriminal harus mendapatkan akses penanganan medis tanpa terbebani prosedur atau biaya yang memberatkan.

Selain penanganan korban, Eric juga mendorong langkah mitigasi melalui penguatan sistem pengawasan lingkungan. Salah satu yang disorot adalah pengadaan CCTV di lorong-lorong permukiman yang selama ini menjadi aspirasi warga.

Ia menilai keberadaan CCTV bisa membantu memantau aktivitas di wilayah rawan sekaligus mempermudah identifikasi pelaku jika terjadi aksi kriminal, termasuk geng motor dan begal.

“Paling tidak sangat gampang dideteksi ketika ada hal-hal kriminal yang dilakukan di jalan-jalan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Eric menilai pencegahan jangka panjang juga harus menyasar akar persoalan sosial, terutama keterlibatan anak muda dalam aksi kriminal jalanan.

Ia mendorong pemerintah kota memperluas pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan, dukungan usaha, hingga akses permodalan agar mereka memiliki ruang produktif dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Menurutnya, pendekatan keamanan harus dibarengi dengan pembinaan sosial agar upaya menekan kriminalitas tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat. (*)